Komisi II DPR Pilih HUT RI Digelar di DKI Jakarta
suterautama.com – Pembahasan mengenai lokasi perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025 akhirnya mendapat keputusan sementara. Komisi II DPR RI menyatakan bahwa upacara peringatan kemerdekaan tahun ini lebih tepat digelar di DKI Jakarta, bukan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang berada di Kalimantan Timur.
Keputusan ini diambil setelah rapat kerja bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan sejumlah pihak terkait pada pertengahan Juli 2025. Pertimbangan utama Komisi II DPR adalah biaya logistik yang sangat besar jika seluruh peserta upacara, termasuk pejabat, tamu undangan, pasukan pengibar bendera, hingga media, harus diterbangkan ke IKN.
Ketua Komisi II DPR menjelaskan bahwa meskipun IKN merupakan ibu kota baru, infrastruktur di wilayah tersebut belum sepenuhnya siap untuk menggelar acara besar berskala nasional. Bandara, penginapan, dan akses transportasi dinilai belum bisa menampung ribuan peserta upacara dengan standar pengamanan dan kenyamanan yang sesuai.
Mengapa Bukan IKN? Pertimbangan Biaya dan Infrastruktur
Pemindahan perayaan HUT RI ke IKN sebenarnya sudah lama diwacanakan pemerintah sebagai simbol peralihan pusat pemerintahan ke Kalimantan Timur. Namun, Komisi II DPR menilai bahwa memaksakan upacara 17 Agustus 2025 di IKN justru bisa menimbulkan masalah besar.
Pertama, dari segi biaya. Berdasarkan perhitungan internal, diperlukan anggaran ratusan miliar rupiah untuk menyewa pesawat, akomodasi, dan logistik ribuan orang yang akan hadir dalam upacara tersebut. Jumlah ini dianggap terlalu besar, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang masih dalam pemulihan pasca-pandemi.
Kedua, kesiapan infrastruktur IKN. Meski sejumlah fasilitas inti seperti Istana Negara baru dan kawasan pemerintahan sudah hampir rampung, bandara komersial, hotel, dan sarana transportasi umum masih terbatas. Ini berpotensi menimbulkan kendala teknis saat pelaksanaan acara yang membutuhkan koordinasi ketat dan keamanan tinggi.
Selain itu, DPR menilai bahwa DKI Jakarta masih memiliki infrastruktur dan fasilitas lengkap yang mampu mendukung acara berskala nasional dengan biaya dan risiko yang lebih terkendali.
Dukungan dan Penolakan dari Berbagai Pihak
Keputusan sementara Komisi II DPR ini memicu beragam reaksi. Beberapa pihak mendukung langkah ini karena dinilai lebih realistis dan efisien secara anggaran. Pengamat politik menilai bahwa fokus utama saat ini sebaiknya adalah menyelesaikan pembangunan IKN terlebih dahulu agar siap menjadi pusat pemerintahan sepenuhnya di tahun mendatang.
Namun, ada pula pihak yang menilai keputusan ini bisa mengurangi citra simbolik perpindahan ibu kota. Sebagian anggota DPR dan tokoh masyarakat Kalimantan Timur menyatakan bahwa upacara HUT RI di IKN akan menjadi momentum penting untuk memperkenalkan ibu kota baru kepada dunia. Mereka berpendapat, meski infrastruktur belum sempurna, acara ini bisa menjadi ajang promosi dan bukti keseriusan pemerintah memindahkan pusat pemerintahan.
Meski begitu, mayoritas fraksi di Komisi II DPR sepakat bahwa keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi anggaran harus menjadi prioritas utama. Karena itu, mereka meminta pemerintah menunda rencana upacara besar di IKN hingga sarana penunjang benar-benar siap.
Bagaimana Skema Upacara HUT RI 2025 di Jakarta?
Menurut informasi yang beredar, upacara HUT RI ke-80 akan tetap digelar secara meriah di Jakarta, dengan Istana Merdeka sebagai pusat kegiatan. Acara akan melibatkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) nasional, parade militer, hingga pertunjukan budaya yang menampilkan keberagaman Nusantara.
Pemerintah berencana menambahkan elemen baru, seperti penampilan khusus yang menonjolkan peran IKN sebagai ibu kota masa depan, termasuk tayangan video progres pembangunan IKN serta sambutan simbolis dari pejabat yang hadir di Kalimantan Timur secara virtual. Dengan begitu, perayaan tetap memberikan pesan bahwa perpindahan ibu kota tetap berjalan sesuai rencana, meski upacara tahun ini diadakan di Jakarta.
Selain upacara utama, akan ada panggung rakyat, pertunjukan seni, dan festival UMKM di beberapa titik ikonik Jakarta untuk memeriahkan perayaan HUT ke-80 ini.
Apa Dampaknya untuk IKN dan Rencana Pindah Ibu Kota?
Keputusan menggelar upacara di Jakarta bukan berarti rencana perpindahan ibu kota batal. Pemerintah tetap berkomitmen menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan baru. Namun, DPR menilai bahwa pemindahan kegiatan seremonial kenegaraan besar seperti upacara HUT RI harus dilakukan setelah seluruh fasilitas vital rampung agar tidak membebani anggaran negara dan memastikan keamanan peserta.
Pengamat ekonomi juga menyebut keputusan ini bisa membantu mengurangi beban APBN di tahun anggaran 2025. Anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk logistik bisa dialihkan untuk percepatan pembangunan infrastruktur di IKN agar benar-benar siap menjadi tuan rumah perayaan kemerdekaan di tahun-tahun berikutnya.
Bagi masyarakat, keputusan ini juga memberikan kepastian logistik dan aksesibilitas karena upacara di Jakarta lebih mudah dihadiri oleh berbagai lapisan masyarakat, tamu negara, dan media internasional.
